ANGGARAN DASAR ANGGARAN DAN RUMAH TANGGA
PARSADAAN MUNTHE/DALIMUNTHE LABUHANBATU
(AD-ART PARMULA)

ANGGARAN DASAR

PENDAHULUAN

Dilatarbelakangi kesadaran bersama generasi muda Marga Munthe, akan pentingnya upaya mempertahankan nilai kekerabatan yang bermartabat, santun, beradat, berbudaya dan sejahtera, dimunculkan gagasan pembentukan parsadaan Munthe/dalimunthe  Labuhanbatu, sebuah ornisasasi sosial yang dapat menghimpun dan menggerakkan keturunan marga Munthe,  untuk saling membantu, mendukung dan mengasihi satu sama lain.

Kesadaran tersebut, muncul dari hasil pemikiran tokoh-tokoh generasi muda keturunan marga Munthe/dalimunthe yang berdomisili di kota Rantauprapat, yang mendapat dukungan dari tokoh dan sesepuh marga Munthe di berbagai wilayah di sekitar Labuhanbatu.

Berdasarkan pakta dan sejarah para pendiri kota Rantauparapat bahwa berdirinya kota Rantauparapat berasal dari sebuah kampung yang disebut dengan LABUHANJURUNG dan Pekan Lama. Sesuai dengan Falsapah orang Batak siapa terdahulu membuka wilayah perkampungan atau y6ang disebut dengan HUTA maka dialah yang menjadi Raja dalam wilayah kampung tersebut.sesuai dengan pakta dan sejarah Pendiri Labuhanjurung adalah bermarga Munthe dengan gelar RAJA SATIA yangselanjutnya berkembang ke siringoringo pekanlama dan tebing Linggahara.

Berdasarkan pakta sejarah masih ditemukannya Situs patung perkuburan diwilayah siringoringo bermarga Munthe yang menurut penapsiran para arkiolog masih meganut agama Pelbegu. Selanjutnya setelah masuknya Islam dilabuhanbatu Patuan Bolatan yang ada diwilayah Sibuaya(sekarang Kampung baru) merupakan generasi Pertama  bermarga munthe yang menganut agama islam di rantauprapat

Setelah melalui berbagai persiapan hingga dilaksanakannya pertemuan pertama di kota Rantauprapat, dikediaman H.Raja Saljuddin Dalimunthe tanggal 14 maret 2016akhirnya diperoleh kata sepakat untuk mendirikan organisasi sosial Parsadaan marga munthe/dalimuntheLabuhanbatu yang disingkat dengan (PARMULA) sesuai dengan pakta sejarahnya bahwa pendiri Rantauprapat yang memuali,yang mengawali membuka kampung adalah marga Munthe.

VISI DAN MISI

Visi

Organisasi kekeluargaan – Persatuan Marga Munthe/Dalimunthe  Labuhanbatuini adalah sosial kemasyarakatan, turut berperan serta dalam upaya-upaya mengangkat nilai –nilai sejarah, nilai- nilai budaya dan pendidikan serta turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat Labuhanbatu khususnya keluarga besar marga Munthe.

1. Terpelihara dan terciptanya nilai kekerabatan sesama keturunan Marga Munthe, yang diikat oleh hubungan kekeluargaan yang sesuai dengan nilai budaya, bermartabat dan saling mengasihi.

2. Meningkatkan kualitas hidup seluruh keturunan marga Munthe, baik dari segi material, moral, dan spritual, dalam mencapai Hamoraon (kesejahteraan), Hagabeon (regenerasi) dan Hasangapon (martabat)

Misi

1. Melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan silaturrahmi keluarga besar marga Munthe.

2. Menghimpun dan meng-inpentarisir peninggalan bersajarah dan asal- usul keturunan

(stambuk) terkait keturunan marga Munthe di Labuhanbatu dan sekitarnya.

3. Mengembangkan potensi seni budaya serta adat istiadat.di masyarakat Labuhanbatu.

4. Meningkatkan peran serta keluarga besar marga Munthedalam pembangunan bangsa dan

Negara yang menganut nilai- nilai kebudayaan.

5. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam menggali nilai- nilai sejarah dan kebudayaan lokal.

6. Melaksanakan dan membuat studi dan kajian serta investigasi terhadap situs- situs bersejarah.

7. Sosialisasi dan edukasi program pelestarian alam dan pemanfaatan sumberdaya alam. .

9. Melakukan kajian dan pemberdayaan ekonomi rakyat dibidang koperasi, kerajinan,

Pertanianpeternakan, perikanan dan pariwisata.

BAB I

NAMA , TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

N A M A

Organisasi ini bernama : Parsadaan Munthe /Dalimunthe Labuhanbatudisingkat dengan PARMULA

Pasal 2

BAB II

TEMPAT KEDUDUKAN

Kedudukan organisasi PARSADAAN MUNTHE/DALIMUNTHE  Labuhanbatudan sekitarnya berkedudukan di Kota Rantauprapat, dan dapat membentuk Pengurus anak Cabang di tingkat Kecamatan dan Desa

Pasal 3

W A K T U

Organisasi ini didirikan pada Hari SENI Tanggal …14 MARET 2016

Pasal 4

D A S A R

Adapun landasn pemikiran pendirian organisasi sosial ini adalah

1. BerlandaskanPancasila dan Undang undang Dasar 1945

2. Organisasi ini, didirikan berdasarkan azas Si Sada Lulu, Si Sada Lungun,

Si Sada Las Niroha.

BAB III

SIFAT DAN BENTUK

Pasal 5

Parsadaan Munthe/Dalimunthe labuhanbatu dan sekitarnya, bersifat kekeluargaan, independen, non partisan dan bertanggungjawab.

Pasal 6

Parsadaan Munthe/Dalimunthe Labuhanbatu(Parmula) berbentuk organisasi social kemasyarakatan dimana seluruh Parmula dan pengurus anak Cabang atau  yang ada di sekitar Labuhanbatu dan sekkitarnya, merupakan satu kesatuan.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 7

Anggota Parmula, adalah keturunan Munthe /Dalimuntheyang berdomisili dilabuhanbatu dan sekitarnya dengan tidak memandang agama yang dianut masing-masing.

BAB. V

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 8

Setiap anggota berhak untuk :

1. Hak bicara dan hak suara.
2. Hak memilih dan dipilih.
3. Hak membela diri.
4. Hak untuk mendapat pelayanan dan informasi.

Pasal 9

Setiap anggota berkewajiban :

1.Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi.

2.Tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

3.Tunduk dan melaksanakan hasil-hasil keputusan organisasi.

4.Menjalankan usaha-usaha dan memberikan sumbangan moril maupun materil untuk

Mendukung organisasi dalam melaksanakan usaha organisasi.maupun bantuan

    sosial

5.Membayar kewajiban keuangan yang ditetapkan organisasi.

BAB VI

BADAN-BADAN PERLENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 10

Struktur organisasi disusun secara bertingkat menurut jenjang organisasi, sebagai berikut :

1.    Badan Pendiri

2.    Badan Penasehat

3.    ketua

4.    Sekretaris

5.    Bendahara

6.    Dan dibantu seksi seksi

BAB VII

KEDAULATAN/KEKUASAAN TERTINGGI

Pasal 11

1.      Kedaulatan/kekuasaan tertinggi organisasi sepenuhnya berada pada Sidang Musyawarah Besar PARMULA  Labuhanbatu.

2.      Musyawarah Besar PARMULA Labuhanbatu, dihadiri oleh utusan PARMULAPengurus anak Cabang atau  seluruh daerah Labuhanbatu sekitarnya

BAB VIII

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

1. Pengurus  PARMULA adalah Badan tertinggi yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum, tiga orang wakil, seorang Sekretaris Umum dua orang wakil sekretraris dan seorang Bendahara Umum, satu orang wakil bendahara ditambah ketua seksi- seksi bidang organisasi berikut anggota sesuai bidang yang diperlukan.
2. Pengurus PARMULA berkewajiban menjalankan segala ketentuan yang tertera pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan-Keputusan Sidang Musyawarah Besar PARMULA.
3. Pengurus PARMULA memberikan pertanggungjawaban kepada Sidang Musyawarah Besar PARMULA.
4. Pengurus PARMULA dapat membentuk Lembaga-lembaga yang dianggap perlu dalam rangka melaksanakan program PARMULA dan harus mempertanggungjawabkan pada Sidang Musyawarah Besar PARMULA.
5. Pengurus PARMULA berwenang mengesahkan berdirinya PARMULApengurus anak Cabang yang ada ditingkat kecamatan dan Desa dengan mempertimbangkan usulan anggota setempat.
6. Pengurus PARMULA berwenang menyusun dan menetapkan peraturan-peraturan umum organisasi.
7. Untuk melancarkan roda organisasi Ketua Umum bersama-sama dengan Sekretaris Umum dan Bendahara Umum, berwenang menyusun dan menetapkan susunan pengurus lengkap.

Pasal 13

1. Pengurus PARMULA anak Cabang adalah Badan Otonomi tertinggi di tingkat anak cabang  yang dipimpin oleh seorang Ketua Cabang, seorang Sekretaris Cabang dan seorang Bendahara Cabang.
2. Pengurus PARMULA anak Cabang  berkewajiban menjalankan segala ketentuan yang tertera pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Musyawarah Besar PARMULA, Keputusan-Keputusan dan Peraturan Organisasi dan segala Keputusan-Keputusan Musyawarah Anggota di tingkat anak Cabang atau anak ranting.

BAB IX

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 14

1. Musyawarah dan rapat-rapat terdiri dari:

a. Musyawarah Besar PARMULA Labuhanbatu.sekitarnya

c. Musyawarah pengurus PARMULA

d. Rapat Kerja PARMULA Labuhanbatu.

e. Rapat Kerja anak Cabang

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 15

1. Pengambilan keputusan dinyatakan sah apabila peserta musyawarah dan rapat-rapat memenuhi kuorum.
2. Pengambilan keputusan yang sudah memenuhi kuorum dapat dilaksanakan secara musyawarah mufakat, tetapi dalam hal tidak dapat ditempuh dengan musyawarah mufakat maka dapat dilakukan voting (pemungutan suara).
3. Keputusan bersifat mengikat dan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme organisasi.

BAB X

USAHA-USAHA

Pasal 16

Dalam mencapai tujuannya PARMULA melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain :

1. Mempererat hubungan persaudaraan dan persatuan antar anggota.
2. Membantu terlaksananya kegiatan PARMULA anak Cabang  serta melakukan koordinasi kegiatan daerah dan diluar daerahyang menjadi agenda PARMULA.
3. Mempersiapkan diri menjadi anggota masyarakat yang beradap dan beradat yang berguna dan bertanggung jawab bagi pengembangan generasi Marga Munthe.
4. Mengusahakan kesejahteraan para anggota.
5. Merawat hubungan dengan Marga Munthe yang berasal dari daerah lain.
6. Mempererat hubungan dengan organisasi  marga-marga Batak lainnya.
7. Mendorong lahirnya organisasi Generasi Muda Munthe.
8. Melestarikan Tarombo, Bahasa Batak, Tulisan Batak dan Sistim Paradaton.
9. Mengelola Tarombo dan Situs bersejarah marga Munthe di daerah Labuhanbatu maupun daerah lainnya secara online. .

BAB XI

ATRIBUT-ATRIBUT

Pasal 17

PARMULA, memiliki lambang berupa logo,

KEUANGAN

Pasal 18

Keuangan organisasi PARMULA dapat diperolah dari:

1. Iuran anggota.
2. Hasil-hasil usaha yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARMULA.
3. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.

BAB XII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 19

Peraturan-peraturan dan badan-badan yang diatur dalam Anggaran Dasar masih berlaku selama belum diadakan perubahan Terhadap Anggaran Dasar ini.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 20

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dan dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar PARMULA ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rantauprapat.

Pada hari : Senin 14 Maret 2016.

Ketua                         Sekretaris

H.ARIPIN MUNTHE                H.KHAIRUL DALIMUNTHE

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

N A M A

Organisasi ini bernama : Parsadaan Munthe /Dalimunthe Labuhanbatu disingkat dengan PARMULA

Pasal 2

TEMPAT KEDUDUKAN

Kedudukan organisasi  PARSADAAN MUNTHE/DALIMUNTHE  Labuhanbatu dan sekitarnya berkedudukan di Kota Rantauprapat, dan dapat membentuk Pengurus anakCabang di tingkat Kecamatan dan Desa

Nama organisasi disesuaikan dengan cakupan dan nama wilayah, yang terdiri dari :

1. PARMULA Labuhanbatu , sebutan untuk organisasi
2. PARMULAanak Cabang diikuti nama tempat dimana anak cabang didirikan.

Pasal 3

WAKTU

.Organisasi ini didirikan pada Hari SENI Tanggal 14 MARET 2016

BAB II

DASAR

Pasal 4

Adapun landasn pemikiran pendirian organisasi sosial ini adalah

1.    .berlandaskan Pancasila dan Undang undang Dasar 1945

2.    Organisasi ini, didirikan berdasarkan azas Si Sada Lulu, Si Sada Lungun, Si Sada Las Niroha.

a.       Si Sada Lulu, berarti kemauan dan kerelaan untuk bekerja bersama-sama.

b.      Si Sada Lungun, berarti kesediaan dan kerelaan untuk menanggung beban sesama anggota (sepenanggungan).

c.    Si Sada Las Ni Roha, berarti kesadaran dan keihklasan dalam mensyukuri berkat yang diterima.

BAB III

SIFAT DAN BENTUK

Pasal 5

Parsadaan Munthe/Dalimunthe labuhanbatu dan sekitarnya, bersifat kekeluargaan, independen, non partisan dan bertanggungjawab.

Pasal 6

Parsadaan Munthe/Dalimunthe labuhanbatu(Parmula) berbentuk organisasi social kemasyarakatan dimana seluruh Parmula dan pengurus anak Cabang atau  yang ada di sekitar Labuhanbatu dan sekkitarnya, merupakan satu kesatuan.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 7

Anggota Parmula, adalah keturunan Munthe /Dalimunthe yang berdomisili dilabuhanbatu  dan sekitarnya dengan tidak memandang agama yang dianut masing-masing.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 8

Setiap anggota berhak untuk :

1.         Hak bicara dan hak suara.

2.         Hak memilih dan dipilih.

3.         Hak membela diri.

4.         Hak untuk mendapat pelayanan dan informasi.

Pasal 9

Setiap anggota berkewajiban :

1.Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi.

2.Tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

3.Tunduk dan melaksanakan hasil-hasil keputusan organisasi.

4.Menjalankan usaha-usaha dan memberikan sumbangan moril maupun materil untuk      

    Mendukung organisasi dalam melaksanakan usaha organisasi.maupun bantuan sosial

     5.Membayar kewajiban keuangan yang ditetapkan organisasi.

BAB VI

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 10

Keanggotaan berhenti, apabila :

1. Meninggal dunia.

2. Atas permintaan sendiri.

3. Melewati umur maksimum.

4. Mengingkari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-Peraturan organisasi.

4.      Menjadi anggota perhimpunan, organisasi atau perkumpulan yang memusuhi nilai moral dan adat serta memusuhi PARMULA.

Pasal 11

A .Anggota Parmula adalah yang sudah berusia dewasa

b.Usia anggota maksimum 80 Tahun

Pasal 12

Anggota yang  diberhentikan, dapat melakukan pembelaan diri pada Rapat Musyawarah

Pasal 13

Dalam hal Musyawarah dan atau musyawarah pengurus anak cabang tidak menerima pembelaan diri, maka yang bersangkutan dapat melakukan upaya banding ke Musyawarah Besar PARMULA. Dan, keputusan Musyawarah besar, bersifat final.

BAB VII

STATUS ORGANISASI BERDASARKAN JUMLAH ANGGOTA

Pasal 14

1. Status organisasi disebut PARMULAanakcabang apabila beranggotakan minimal 20 orang dalam satu wilayah kecamatan.
2. Status organisasi disebut PARMULAanak ranting apabila beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang.ditingkat Desa
3. Pengesahan PARMULAanak cabang/anak ranting  ditetetapkan oleh PARMULA pengurus kabupaten

BAB VIII

SUSUNAN PENGURUS

Pasal 15

Pengurus PARMULA minimal terdiri dari:

1. Ketua Umum dibantu oleh wakil ketua.

2. Sekretaris Umum dibantu oleh wakil sekretaris.

3. Bendahara Umum dibantu oleh wakil bendahara.

4. Dibantu dengan Seksi seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 16

Pengurus PARMULA anak cabang anak ranting minimal terdiri dari:

1. Ketua.

2. Sekretaris.

3. Bendahara

4. Seksi seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

BAB IX

SYARAT-SYARAT KEPENGURUSAN

Pasal 17

1. Pengurus PARMULA dipilih dari dari dan oleh anggota.
2. Ketua Umum PARMULA dipilih langsung dalamMusyawarah Besar.
3. Jabatan Ketua Umum dipangku selama 3 (tiga) tahun kalender.
4. Belum pernah menjabat sebagai ketua umum PARMULA 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatanyang sama
5. Syarat-syarat calon Sekretaris Umum dan Bendahara Umum, adalah sama dengan calon Ketua Umum.
6. Ketua, Sekretaris dan Bendahara anak Cabang PARMULA, dipilih langsung oleh para anggota PARMULA anak Cabangnya.

BAB X

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 18

Musyawarah Besar PARMULA Labuhanbatu dan sekitarnya, bertugas :

a. Memegang dan melaksanakan kedaulatan/kekuasaan tertinggi dari organisasi.

b. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga

serta program PARMULA Menetapkan dan menggariskan kebijakan

organisasi.

d. Menetapkan agenda sidang, memilih Majelis Ketua serta Notulis untuk Sidang

Pleno.

e. Melaksanakan penyelenggaraan pemilihan Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum yang langsung dipilih oleh wakil/utusan PARMULA Cabang atau PARMULA Perwakilan yang hadir dan kemudian mensyahkannya.

f. Memberikan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban Pengurus PARMULA.

Pasal 19

Peserta Musyawarah Besar PARMULA se Labuhanbatu Raya, adalah :

1. Pengurus Pusat.

2. Utusan/wakil Pengurus Cabang.

3. Utusan/wakil Pengurus Perwakilan

4. Utusan Badan Pendiri

5. Utusan Badan Penasehat

Pasal 20

Rapat Pimpinan Paripurna adalah:

a. Forum Tertinggi di bawah Musyawarah Besar PARMULA, yang diselenggarakan jika dipandang perlu dan diusulkan oleh Pengurus PARMULA atau atas permintaan tertulis lebih dari setengah jumlah PAEMULA dananak Cabang

b. Mengambil keputusan-keputusan, kecuali yang menjadi wewenang Musyawarah Besar.

Pasal 21

Rapat Pimpinan Paripurna dihadiri oleh:

1. Pengurus

2. Utusan/ Pengurus anak Cabang.

Pasal 22

Musyawarah PARMULA anak Cabang atau anak ranting adalah:

a. Menyusun program Cabang atau ranting dalam rangka pelaksanaan program umum PARMULA .

b. Memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban Pengurus  anak Cabang atau anak rant aing pada akhir masa jabatannya.

c. Menyelenggarakan pemilihan Ketua anak Cabang atau anak ranting yang langsung dipilih oleh anggota, untuk kemudian mengesyahkannya.

d. Diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 23

Musyawarah PARMULAanak Cabang dihadiri oleh:

1. Pengurus  anakCabang.

2. Utusan Pengurus Daerah

3. Anggota anak Cabang.

Pasal 24

kegiatan PARMULA Labuhanbatu, adalah:

a.    Mengadakan pertemuan/silaturrahim setiap .6 (enam bulan) sekali

b.      Tanggal waktu dan tempat pertemuan akan ditentukan kemudian berdasarkan musyawarah dan mupkat

c.       Biaya yang timbul akibat pertemuan akan dibebankan kepada kas keuangan PARMULA ,atau iuran yang dibebankan kepada setiap anggota maupun sumbangan yang tidak mengikat.

Pasal 25

Kegiatan social

Kegiatan social adalah bentuk bantuan kepada anggota yang ditimpa musibah.karena

1.Salah satu anggota keluarga yang meninggal Dunia.

2.Musibah kebakaran Rumah

Anggota keluarga dimaksut adalah apabila ;

a.Anggota yang meninggal dunia

b.Anak kandung dari anggota yang masih dalam tanggungan

c. Mertua Laki-laki/perempuan dari istri yang sah

d.Setiap anggota dupayakan hadir pada tempat anggota yang ditimpa musibah.

Pasal 26

Besarnya bantuan kemalangan/musibah yang dibebankan kepada setiap anggota sebesar

Rp.5000.-(lima ribu rupiah ) dikali jumlah anggota.

a.       Setiap anggota diwjibkan membayar uang tonggok kepada bendahara sebesar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah)

BAB XI

KEUANGAN

Pasal 27

1. Sumber keuangan termasuk besarnya iuran anggota akan ditetapkan dalam peraturan organisasi.
2. Segala hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi ini wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang

akan ditententukan dalam peraturan organisasi

BAB XII

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan

oleh Pengurus dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 29

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rantauprapat.

Pada hari :           2016

Ketua                                            Sekretaris

H.ARIPIN MUNTHE                H.KHAIRUL DALIMUNTHE

SUSUNNAN PENGURUS PARSADAAN MARGA MUNTHE/DALIMUNTHE LABUHANBATU:

  PENASEHAT          : 1. BUPATI LABUHANBATU

                        2.H.ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE.ST.MT

    ( WKL.BUPATI LABUHANBATU)

3. DR.IR.H,ZAINAL ARIPIN DALIMUNTHE

4. TUAN SYEH. H. HAIDIR DALIMUNTHE

5. H.RUSMAN DALIMUNTHE

  KETUA  UMUM      :  H.ARIFIN MUNTHE

  WKL KETUA. I         :  H.RAJA SALJUDDIN DALIMUNTHE,Msi

WKL.KETUA  .II       : H.IR.ABDULLAH DALIMUNTHE

WKL.KETUA. III       :  RAJA SYAHDAN DALIMUNTHE

  SEKRETARIS            :  H.KHAIRUL MUNTHE

  WKL SEKRETARIS I : ALI MUDA DALIMUNTHE, SE. GELAR SUTAN TUA

                                       RAJA ADAT DALIMUNTHE.

WKL.  SEKRETARIS II : H.LONGGOM MUNTHE

WKL.SEKRETARIS III  : PARHAN HADI DALIMUNTHE

WKL.SEKRETARIS IV  :  SYAMPURNA MUNTHE.

BENDAHARA   UMUM       : H.AHMAT RIZAL DALIMUNTHE

WKL.BENDAHARA  I           : H.JAINUL AKBAR

WKL.BENDAHARA  II          : ANDI HAKIM DALIMTHE.SE

SEKSI SEKSI :

I.                  SEKSI ORGANISASI BIDANG KEBUDAYAAN DAN LEMBAGA ADAT:

KETUA :

ANGGOTA :

1.

2.

3.

4.

II.   SEKSI ORGANISASI BIDANG POLITIK  :

KETUA :

ANGGOTA :

1.

2

3

4

III.            SEKSI ORGANISASI BIDANG SOSIAL :

 KETUA:

ANGGOTA :

1.

2.

3

4.

IV.            SEKSI ORGANISASI BIDANG KEAGAMAAN :

KETUA : ANGGOTA.

1.

2

3

4

V.               SEKSI ORAGANISASI BIDANG KEPEMUDAAN;

KETUA ;

ANGGOTA

                 1.

                 2.

                 3.

                 4.

VI.            SEKSI ORGANISASI BIDANG SEJARAH :

KETUA ;

ANGGOTA ;

                 1.

                 2.

                 3.

                 4.

VII.  SEKSI BIDANG PEMBANGUNAN :

KETUA  ;

ANGGOTA ;

                 1.

                 2.

                 3.

                 4.

VIII.      SEKSI BIDANG KEHUMASAN

Ketua :

ANGGOTA :

                 1.

                 2.

                 3.

                 4.